Jakarta - Statemen 'monarki' ala Presiden SBY tentang RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) menjadi perdebatan hangat. Presiden akan memperjelas masalah itu pada Kamis (2/12/2010) dalam rapat kabinet paripurna.
Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Kamis besok akan ada rapat kabinet paripurna membahas empat hal yaitu RUU Pemda, RUU Pilkada, RUUK DIY dan RUU Desa.
"Presiden akan memberikan pernyataan, termasuk di dalamnya menjelaskan kembali tentang RUUK DIY," jelas Julian pada detikcom, Rabu (1/12/2010).
Apakah Presiden akan mengklarifikasi statemennya pada 26 November? "Tidak, tapi akan menjelaskan lagi secara utuh. Biar publik memahaminya secara lengkap dan utuh," jawab Julian. Acara itu digelar pukul 14.00 WIB di Kantor Presiden.
Apakah Presiden akan memanggil Sultan untuk berkomunikasi tentang RUUK DIY? "Oh nggak, besok rapat paripurna saja," jawab Julian.
RUUK DIY diusulkan oleh Pemprov DIY pertama kali pada 2002. Pada 2007, Depdagri meminta Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM membuat kajian RUUK DIY. Mendagri berharap bisa menyerahkan RUU itu pada DPR pada Desember 2010 untuk selanjutnya dibahas.
Menurut pemerintah, ada 7 keistimewaan DIY yang diatur dalam RUU itu. Hanya saja, 1 poin belum mencapai kata sepakat yaitu soal mekanisme pimpinan DIY, apakah lewat penetapan seperti sekarang atau lewat pemilihan/pemilukada.
Opini:
Presiden SBY terlalu gegabah tentang monarki soal Yogyakarta.Hal ini banyak mendapat banyak kecaman dari semua warga yogyakarta.Sebaiknya perlu pertimbangan yang matang untuk memutuskan semua ini.jadi tidak ada yang merasa dirugikan
yup/ stiap informasi yg dilontarkan via media (massa) akn selalu membawa efek-efek, baik efek fisik maupun efek psikologis. Itu sebabnya setiap informasi/statemen yg hendak dipublikasikan perlu adanya self cencorship spy tdk berdampak luas berkelanjutan, dan trs bergulir semakin pelik/rumit. Salam from Zogzakarta.
BalasHapus